Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru di sektor tekstil dengan suntikan modal besar-besaran menjadi perbincangan hangat di ranah ekonomi nasional. Gagasan ini mencuat usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Hambalang, Bogor, pada 11 Januari lalu. Namun, di balik wacana besar ini, muncul berbagai pertanyaan krusial mengenai urgensi serta efektivitas strategi tersebut, terutama dalam konteks menyelamatkan industri tekstil yang saat ini sedang sakit parah.
Di tengah suasana optimisme pemerintah yang berencana menggelontorkan dana segar sebesar US$ 6 miliar atau setara Rp101,43 triliun, terdapat isu sensitif yang tak bisa diabaikan: kondisi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang pailit dan resmi berhenti beroperasi tahun lalu. Sritex dulu adalah raksasa tekstil dengan ribuan tenaga kerja, namun kini mati senyap. Fenomena ini menjadi indikator bahwa masalah industri tekstil nasional bukan semata-mata soal kurangnya modal, melainkan ada diagnosis keliru tentang akar permasalahan.
Pakar ekonomi dan pengamat BUMN mulai angkat bicara, menyoroti bahwa membentuk perusahaan pelat merah baru dengan pendanaan fantastis justru berisiko tinggi. Alih-alih memulihkan industri, skema tersebut berpotensi menimbulkan kanibalisasi terhadap swasta yang selama ini bertahan hidup di tengah badai resesi. Apakah benar uang triliunan rupiah adalah obat mujarab? Mari kita bedah isi Ratas tersebut dan kritik yang mengiringinya.
Proyek Rp101 Triliun dan Pernyataan Resmi Pejabat
Informasi mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil ini pertama kali diungkap secara gamblang oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam acara IBC Business Outlook 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta (14/1), Airlangga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus. Inti arahan tersebut adalah upaya menghidupkan kembali kejayaan industri tekstil Indonesia yang pernah jaya di masa lalu.
Airlangga menjelaskan bahwa sumber pendanaan proyek raksasa ini bukan berasal dari APBN murni, melainkan melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Danantara. Skema pembiayaan ini menargetkan angka US$6 miliar, sebuah jumlah yang dalam rupiah menggunung hingga Rp101 triliun dengan asumsi kurs Rp16.910 per dolar AS. “Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN Tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 bilion nanti akan disiapkan oleh Danantara,” kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan konteks penyebab dibalik urgensi pembentukan BUMN ini. Fokus utamanya adalah menanggulangi kehancuran sektor garmen dan tekstil pasca-kebangkrutan Sritex. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tengah memproses langkah-langkah strategis agar roda ekonomi di sektor ini tetap berputar. “Berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Diagnosa Keliru: Masalah Bukan Hanya Soal Modal
Munculnya wacana ini langsung mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama pengamat BUMN. Toto Pranoto, salah satu pengamat BUMN yang ikut mengomentari rencana ini, menilai bahwa pemerintah kemungkinan besar telah salah mendiagnosis masalah. Menurut Toto, modal segar bukanlah solusi utama yang dibutuhkan oleh industri tekstil saat ini. Justru, tantangan terbesar industri ini terletak pada struktur biaya, regulasi, dan kompetisi global yang semakin ketat.
Toto memaparkan bahwa dalam konteks maturitas industri, tekstil sudah memasuki fase yang disebut sebagai “sunset industry” atau industri yang mulai menurun. Industri semacam ini sangat bergantung pada kemampuan mengelola cost advantage. Jika biaya produksi di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam atau Bangladesh, maka mau berapapun modal yang disuntikkan, hasilnya akan tetap sama. “Perusahaan yang survive adalah yang mampu mengelola cost advantage dengan baik. Jadi kalau biaya produksi masih tinggi, sulit bersaing,” ujarnya.
Diagnosis keliru ini menjadi masalah serius. Jika pemerintah fokus menambah modal tanpa memperbaiki iklim usaha, yang terjadi hanyalah pembakaran uang. Industri tekstil yang saat ini sedang sakit butuh terapi kejut berupa deregulasi dan insentif fiskal, bukan sekadar tambahan modal yang nantinya bisa habis begitu saja. Pertanyaannya, apakah Danantara sudah memiliki rencana bisnis yang matang?
Risiko Kanibalisasi terhadap Sektor Swasta
Alih-alih menyelamatkan industri, skema pembentukan BUMN tekstil dengan pendanaan masif justru menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu kanibalisasi pasar. Ekonom sebenarnya prihatin dengan kemungkinan BUMN baru ini “menyedot” sumber daya, pasar, dan talenta yang seharusnya menjadi hak industri swasta yang sudah bertahan hidup terlebih dahulu.
Pasar tekstil dalam negeri memiliki kapasitas terbatas. Jika BUMN baru hadir dengan kapasitas produksi besar dan didukung dana segar, persaingan akan menjadi tidak sehat. BUMN bisa menawarkan harga lebih rendah atau kredit yang lebih mudah, membuat perusahaan swasta kecil dan menengah sulit bersaing. Padahal, swasta selama ini adalah tulang punggung penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dibandingkan korporasi besar.
Di sisi lain, komposisi pasar tekstil di dalam negeri sudah cukup kompleks. Menghadirkan pemain raksasa baru yang didanai oleh negara hanya akan memperparah ketimpangan. Alih-alih menggerakkan ekonomi, BUMN ini bisa jadi malah menjadi predator yang mematikan inovasi swasta. Fokus seharusnya adalah bagaimana membantu swasta agar bisa bertahan dan berkembang, bukan malah berlomba masuk ke ranah yang sudah mereka kuasai.
Efektivitas Modal Raksasa: Belajar dari Sritex
Pembahasan tidak bisa dilepaskan dari kasus Sritex. Raksasa tekstil ini pernah menjadi kebanggaan Indonesia dengan aset raksasa dan ribuan karyawan. Namun, nyatanya Sritex terjerat utang dan biaya operasional membengkak hingga akhirnya dinyatakan pailit. Ini membuktikan bahwa industri tekstil itu keras dan kejam. Tanpa manajemen yang solid dan efisiensi biaya yang ketat, aset sebesar apapun akan ludes.
Menyuntikkan dana US$ 6 miliar ke BUMN baru tanpa dasar model bisnis yang jelas adalah pertaruhan berisiko tinggi. Apakah uang itu akan digunakan untuk membangun pabrik baru, membeli mesin berteknologi tinggi, atau membayar gaji karyawan? Tanpa strategi efisiensi, dana segar itu bisa habis dalam hitungan tahun. Bahkan, ada kemungkinan BUMN baru ini akan mengulangi kesalahan yang sama seperti Sritex jika arah kebijakannya tidak berubah.
Seharusnya, pemerintah mengevaluasi kembali mengapa industri tekstil terus terpuruk. Apakah karena bahan baku impor yang mahal? Atau karena kebijakan pajak yang memberatkan? Atau karena serbuan produk impor ilegal? Jika masalah-masalah ini tidak diselesaikan, BUMN baru hanyalah solusi temporer yang tidak akan bertahan lama.
Strategi Menyelamatkan Industri Tekstil yang Sebenarnya
Alih-alih membentuk BUMN baru, ada beberapa strategi yang lebih efektif dan berdampak jangka panjang untuk memulihkan industri tekstil nasional. Pertama, pemerintah perlu memperketat impor ilegal. Selama ini, pasar dibanjiri produk tekstil murah dari luar negeri yang masuk melalui jalur ilegal atau ilegal. Ini membunuh industri lokal dari hulu ke hilir.
Kedua, insentif pajak dan kemudahan akses permodalan untuk UMKM tekstil. Jika swasta kecil dan menengah bisa mendapatkan kredit murah dan pajak yang lebih ringan, mereka bisa melakukan efisiensi dan modernisasi mesin. Ini akan meningkatkan produktivitas tanpa harus menunggu intervensi BUMN.
Ketiga, revitalisasi hulu industri, yaitu penyediaan bahan baku seperti kapas dan benang. Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku. Jika pemerintah berhasil membangun ekosistem hulu yang mandiri, biaya produksi akan otomatis turun. Langkah ini jauh lebih strategis dibandingkan sekadar menanamkan modal ratusan triliun ke perusahaan baru.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Isu lain yang krusial adalah tata kelola dana US$ 6 miliar tersebut. Siapa yang akan mengelola Danantara? Apakah struktur tata kelolanya sudah transparan? Masyarakat berhak tahu mekanisme pengawasan agar dana negara tidak salah sasaran. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan dana BUMN seringkali kurang akuntabel dan rentan korupsi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka akses informasi mengenai detail proyek ini. Rencana bisnis (business plan), proyeksi keuntungan, hingga target penyerapan tenaga kerja harus dijelaskan secara terbuka. Tanpa transparansi, wacana ini hanya akan dianggap sebagai proyek “pecah belah” yang menghabiskan uang rakyat tanpa hasil jelas.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa BUMN tekstil ini tidak akan menjadi beban fiskal di masa depan. Jangan sampai setelah modal besar masuk, perusahaan ini terus merugi dan akhirnya harus disuntikkan dana lagi oleh APBN. Integritas dan profesionalisme tim manajemen harus menjadi prioritas utama.
Kesimpulan: Butuh Diagnosis yang Tepat
Wacana pembentukan BUMN tekstil dengan modal Rp101 triliun memang terdengar ambisius dan menjanjikan. Namun, tanpa diagnosis masalah yang tepat dan strategi tata kelola yang transparan, langkah ini bisa berujung pada bencana. Industri tekstil Indonesia memang sedang di ujung tanduk, tetapi yang dibutuhkan adalah solusi sistematis, bukan proyek pamer kekuatan modal.
Kritik dari para pengamat seperti Toto Pranoto harus didengar. Memasuki fase industri yang sudah mulai redup, strategi efisiensi biaya dan revitalisasi ekosistem jauh lebih dibutuhkan dibandingkan modal segar semata. Pemerintah harus berhati-hati agar wacana ini tidak menjadi “keliru diagnosis” yang akhirnya memicu kanibalisasi terhadap swasta, bukannya pemulihan industri. Hanya dengan perencanaan matang, industri tekstil Indonesia bisa kembali bersaing di pasar global.