Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya memberikan penjelasan terbuka mengenai alasannya mengusulkan skema tukar guling aset saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara. Usulan ini mencuat ke publik dan menuai berbagai spekulasi, namun Dedi menegaskan bahwa langkah ini bukanlah penjualan aset daerah semata, melainkan strategi korektif demi keberlanjutan ekonomi kedua bandara tersebut.
Menurut Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM, terdapat ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang menjadi akar masalah. Situasi saat ini menciptakan persaingan tidak sehat antar bandara yang justru menghambat perkembangan infrastruktur penerbangan di Jawa Barat. Alih-alih beroperasi maksimal, BIJB Kertajati justru terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada anggaran daerah karena belum mampu mandiri secara finansial.
Kondisi ini semakin diperparah dengan keberadaan moda transportasi lain yang dinilai “aneh” oleh Dedi. “Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ujar Dedi di Bandung, mengutip Antara, Jumat (23/1). Pernyataan ini merujuk pada Kereta Cepat Whoosh serta eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.
Analisis Ketidaksinkronan Infrastruktur Transportasi
Di balik usulan pertukaran saham ini, terdapat analisis mendalam mengenai tata kelola transportasi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Dedi mengungkapkan, strategi pemerintah selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Di satu sisi, ada upaya masif untuk membangkitkan trafik penerbangan di BIJB Kertajati, namun di sisi lain, moda transportasi alternatif justru memangkas potensi pasar bandara tersebut.
Bandara Husein Sastranegara, yang saat ini beroperasi secara terbatas karena sebagian sudah dialihfungsikan untuk kebutuhan industri pesawat dan latih, ternyata masih menyimpan potensi besar. Pasar atau traffic penumpang di Bandara Husein telah terbentuk puluhan tahun dan cukup stabil. Namun, kapasitasnya terbatas. Sebaliknya, Kertajati memiliki kapasitas besar namun kekurangan penumpang karena faktor lokasi dan kebijakan transportasi terintegrasi.
Dampak Kebijakan Whoosh dan Bandara Halim
Fenomena Kereta Cepat Whoosh memang mengubah pola pergerakan penumpang dari Bandung menuju Jakarta. Kecepatan dan efisiensi moda ini menjadi pilihan utama, terutama bagi pebisnis dan wisatawan. Halim Perdanakusuma yang berlokasi di Jakarta timur juga menjadi favorit karena aksesibilitasnya. Imbasnya, minat maskapai untuk membuka rute di Kertajati menurun karena load factor (tingkat keterisian penumpang) yang kurang menguntungkan.
Dedi menilai, tanpa intervensi strategis, BIJB Kertajati akan terus bergantung pada subsidi APBD Provinsi Jawa Barat. “Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD I Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” jelas Dedi. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah restrukturisasi kepemilikan dan fungsi bandara.
Skema Tukar Guling dan Fokus Fungsi Baru
Mekanisme tukar guling atau ruislag yang diusulkan Dedi memiliki tujuan spesifik. Dedi merekomendasikan agar BIJB Kertajati dialihfungsikan sepenuhnya menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara beserta kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang ada di dalamnya.
Alih fungsi Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara dan pusat industri pertahanan dipandang sebagai solusi jangka panjang yang lebih realistis secara ekonomi dan strategis. Pemerintah pusat memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar untuk mengelola infrastruktur skala besar ini untuk kepentingan negara. Dedi mengklaim usulan ini telah mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” kata Dedi. Dalam realisasinya, Dedi juga telah berkoordinasi intensif dengan pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, untuk memastikan rencana ini berjalan lancar.
Strategi Pemprov Jabar Mengambil Alih Husein
Di sisi lain, Pemprov Jabar melihat peluang besar di Bandara Husein Sastranegara. Dedi meyakini bahwa mengelola Husein lebih menguntungkan secara finansial karena pasarnya sudah eksis. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan rute internasional terbatas dengan tingkat keterisian penumpang yang relatif tinggi.
Dengan mengambil alih pengelolaan, Pemprov Jabar bisa memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor bandara, yang nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur lainnya di Jawa Barat. Integrasi dengan kawasan industri PTDI juga membuka potensi ekosistem aviasi yang terpadu, mulai dari perawatan pesawat, pembuatan komponen, hingga pelatihan penerbang. Model bisnis ini dianggap lebih “hidup” dibandingkan dengan mengelola bandara penumpang yang sepi di Kertajati.
Respon Publik dan Potensi Kritik
Wacana ini tentu menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak khawatir bahwa pengalihan fungsi Kertajati sebagai bandara sipil akan menghilangkan akses transportasi udara di wilayah Jawa Barat bagian utara dan sekitarnya. Namun, Dedi dan jajarannya memberikan argumentasi bahwa kebutuhan akses udara untuk masyarakat umum di sekitar Kertajati masih bisa diakomodir melalui bandara-bandara komersial terdekat di luar Jawa Barat, sementara Kertajati lebih fokus pada fungsi strategis negara.
Selain itu, ada juga pandangan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari adaptasi terhadap pola mobilitas masyarakat modern yang lebih menyukai integrasi antara kereta cepat dan bandara kota. Dedi menyebutkan bahwa memaksa trafik penerbangan masuk ke Kertajati saat moda transportasi darat cepat tersedia adalah kebijakan yang tidak efisien. “Orang pasti pilih Halim,” tegasnya, menggambarkan realitas pasar yang sulit dilawan tanpa regulasi tegas.
Kesiapan Infrastruktur dan Teknis
Dari sisi teknis, skema tukar guling ini melibatkan perhitungan valuasi aset yang rumit. Namun, Pemprov Jabar optimistis bahwa nilai ekonomis Bandara Husein yang lebih tinggi bisa menyeimbangkan pertukaran tersebut. Kesiapan infrastruktur di Husein, termasuk terminal dan landasan pacu, sudah memadai meskipun memerlukan sedikit perawatan intensif. Sementara di Kertajati, infrastruktur megah yang ada saat ini akan dialihfungsi menjadi fasilitas militer dan industri strategis.
Proses ini tidak akan instan. Diperlukan waktu untuk pembahasan lebih lanjut antara Pemprov Jabar, Kementerian BUMN (sebagai pemegang saham mayoritas di PT Angkasa Pura II sekarang), dan Kementerian Pertahanan. Namun, sinyal positif dari Presiden Prabowo Subianto menjadi angin segar bagi kelanjutan usulan ini. Kerja sama lintas kementerian ini menjadi kunci keberhasilan transformasi kedua bandara tersebut.
Kesimpulan: Transformasi Strategis Ekosistem Aviasi
Inti dari wacana tukar guling saham Bandara Kertajati dengan Husein Sastranegara adalah upaya melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi fungsi infrastruktur. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan aset daerah agar tidak terus merugi, sekaligus mengembangkan potensi industri pertahanan nasional di Kertajati.
Dengan menggeser fokus Kertajati dari penerbangan sipil komersial ke pertahanan, maka beban fiskal APBD Jawa Barat akan berkurang signifikan. Di sisi lain, Pemprov Jabar mendapatkan aset bandara yang secara bisnis lebih menguntungkan di Husein untuk dikelola dan dikembangkan bersama kawasan industri PTDI.
Keputusan akhir tentu saja berada di tangan pemerintah pusat, namun pandangan dan strategi Dedi Mulyadi ini memberikan perspektif baru tentang tata kelola transportasi udara di Indonesia. Posisikan bandara sesuai dengan fungsi dan pasar yang tersedia, bukan memaksakan fungsi yang bertentangan dengan pola mobilitas masyarakat. Di tengah persaingan transportasi modern, fleksibilitas dan kejelasan fungsi infrastruktur adalah kunci keberhasilan.