Uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) resmi dimulai hari ini, Jumat (23/1/2026), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Proses fit and proper test ini menjadi sorotan utama karena krusialnya peran bank sentral dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah gejolak pasar global.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan proses ini berjalan transparan dan sesuai aturan. Calon pertama yang menghadapi sesi wawancara intensif hari ini adalah Solikin M. Juhro, yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan usulan resmi dari Gubernur BI.
Ketua Komisi XI DPR, Misbhakun, memimpin langsung jalannya rapat. Dalam sambutannya, Misbhakun menegaskan bahwa kehadiran anggota dewan telah memenuhi kuorum yang ditetapkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020.
Awal Mula Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI
Rapat dengar pendapat umum ini dibuka secara resmi pukul 10.00 WIB. Suasana di ruang rapat Komisi X (sementara) tampak khidmat dengan dihadiri oleh 20 anggota DPR yang mewakili 8 fraksi berbeda. Meski demikian, proses ini terbuka untuk umum sebagai bentuk komitmen transparansi.
Misbhakun menyatakan, “Dan izinkanlah saya untuk membuka rapat dengar pendapat umum ini dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.” Pernyataan ini menegaskan bahwa publik memiliki akses untuk mengawasi langsung proses seleksi calon pimpinan bank sentral.
Proses uji kelayakan ini merupakan bagian dari mekanisme pergantian Deputi Gubernur BI yang masa jabatannya telah berakhir atau akan berakhir. Pergantian ini dilakukan dengan masa jabatan 5 tahun ke depan, sebagaimana dijelaskan oleh Misbhakun dalam pembukaan rapat.
Proses Seleksi dan Kandidat yang Diusulkan
Nama Solikin M. Juhro masuk dalam bursa calon melalui surat resmi dari Presiden Joko Widodo yang diterima oleh pimpinan DPR. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan teknis dan rekam jejak dari Gubernur Bank Indonesia saat ini. Namun, bukan hanya Solikin yang menjadi sorotan.
Ada dua kandidat lain yang dijadwalkan akan menjalani fit and proper test pada Senin, 26 Januari 2026 mendatang. Mereka adalah Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono. Proses ini terbilang ketat mengingat fungsi Deputi Gubernur BI sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan moneter.
Komposisi kandidat ini mencerminkan variasi keahlian yang dibutuhkan di bank sentral. Dari sisi keahlian, Solikin M. Juhro dikenal sebagai ahli ekonomi makro dengan latar belakang riset yang kuat, sementara dua kandidat lainnya membawa pengalaman di sektor fiskal dan keuangan syariah.
Stabilitas Ekonomi Jadi Fokus Utama
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sosok Deputi Gubernur BI memegang peranan krusial. Mereka bertugas mendukung Gubernur dalam merumuskan kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Proses fit and proper test hari ini diprediksi akan menggali kemampuan teknis Solikin M. Juhro dalam merespons krisis potensial. Pasar modal dan perbankan Indonesia membutuhkan figur yang mampu berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti OJK dan LPS, untuk menciptakan sistem keuangan yang tangguh.
Selain aspek teknis, para anggota Komisi XI juga akan menguji integritas dan visi jangka panjang kandidat. Pertanyaan mengenai strategi digitalisasi ekonomi dan implementasi kebijakan green finance diperkirakan mewarnai sesi wawancara hari ini.
Figur Solikin M. Juhro dalam Sorotan
Solikin M. Juhro bukan nama asing di lingkungan birokrasi dan akademisi ekonomi Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BI yang menghasilkan berbagai kajian kebijakan.
Reputasinya sebagai peneliti senior membuatnya digadang-gadang sebagai kandidat kuat. Pengetahuannya yang mendalam tentang mekanisme likuiditas perbankan dan perkembangan ekonomi digital menjadi nilai tambah tersendiri di mata dewan.
Namun, tantangan berat menanti. Deputi Gubernur baru harus mampu merespons dinamika global yang terjadi hari ini, mulai dari perubahan suku bunga The Fed hingga harga komoditas global yang memengaruhi neraca perdagangan Indonesia.
Aturan dan Tata Tertib yang Ketat
Pelaksanaan uji kelayakan ini diatur ketat melalui Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib. Khususnya pada Pasal 279 dan 281 yang mengatur tentang kewajiban kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat komisi.
Kuorum kehadiran minimal 20 anggota dari berbagai fraksi menjadi syarat mutlak agar keputusan hasil uji kelayakan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Fraksi-fraksi yang hadir hari ini saling mengajukan pertanyaan kritis untuk menggali pemahaman mendalam kandidat.
Misbhakun menekankan pentingnya dukungan lintas fraksi. “Pergantian ini adalah untuk pergantian 5 tahun ke depan,” ujarnya, menegaskan bahwa pemilihan ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, melainkan untuk jangka panjang stabilitas keuangan nasional.
Proses dan Tahapan di Komisi XI
Meski dijadwalkan hari ini, proses ini mungkin berlanjut atau terdapat sesi tanya jawab intensif yang memerlukan waktu lama. Namun, Komisi XI menegaskan proses ini harus selesai tepat waktu agar posisi Deputi Gubernur BI tidak mengalami kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.
Selain pemaparan visi misi, Solikin M. Juhro juga akan menghadapi sesi tanya jawab terbuka. Anggota dewan diberikan kesempatan luas untuk menanyakan hal-hal teknis maupun strategis terkait kondisi terkini pasar keuangan Indonesia.
Fleksibilitas kebijakan moneter juga menjadi isu hangat. Calon deputi dituntut untuk bisa berargumentasi tentang kapan saat yang tepat BI melakukan intervensi pasar atau menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi.
Strategi Calon dalam Hadapi Tantangan Ekonomi
Solikin M. Juhro diperkirakan akan menyampaikan strategi percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Revitalisasi sektor UMKM dan optimalisasi pembiayaan hijau menjadi isu yang mungkin ia angkat untuk menunjukkan kematangan analisisnya.
Di sisi lain, anggota dewan juga menyoroti penguatan intermediasi perbankan. Sebagai calon deputi, Solikin diharapkan bisa menjelaskan cara BI mendorong bank-bank agar menyalurkan kredit ke sektor produktif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Tantangan lain yang tak kalah berat adalah digitalisasi transaksi pembayaran. BI telah menetapkan blueprint ekonomi digital, dan Deputi Gubernur baru harus memastikan ekosistem digital ini aman, inklusif, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kolaborasi Antara BI dan Pemerintah
Deputi Gubernur BI berperan vital menjaga harmonisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Sinergi ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa menimbulkan defisit neraca transaksi berjalan yang berlebihan.
Hubungan antara BI dengan kementerian keuangan harus berjalan solid. Solikin M. Juhro diharapkan dapat menjelaskan strategi koordinasi yang akan dilakukan agar kebijakan suku bunga dan defisit APBN saling mendukung, bukan bertabrakan.
Pertanyaan mengenai komitmen pada nilai tukar Rupiah juga mungkin mengemuka. Mampukah kandidat menjamin stabilitas nilai tukar agar tidak terlalu fluktuatif, sehingga iklim investasi asing tetap menarik di mata investor global?
Penutup dan Agenda Selanjutnya
Hari ini, Jumat 23 Januari, menjadi hari penentuan bagi Solikin M. Juhro untuk membuktikan kapasitasnya. Setelah sesi wawancara selesai, Komisi XI DPR akan melanjutkan agenda yang sama pada Senin mendatang dengan menguji dua kandidat lainnya.
Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono akan menghadapi meja hijau yang sama. Total tiga kandidat ini akan bersaing secara sehat untuk menempati posisi strategis tersebut, meski pada akhirnya hak prerogatif ada di tangan Presiden setelah mendengar rekomendasi DPR.
Proses fit and proper test hari ini mencerminkan dinamika demokrasi di sektor keuangan Indonesia. Publik berharap, siapa pun yang terpilih nantinya mampu menjaga mandat bank sentral untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan berkelanjutan.
Ekspektasi Pasar dan Publik
Pasar keuangan akan mengamati hasil uji kelayakan ini dengan saksama. Hasil assessment dewan dinilai sebagai indikator awal mengenai arah kebijakan BI ke depan, apakah akan cenderung ekspansif atau konservatif dalam merespons perlambatan ekonomi.
Transparansi proses ini juga menjadi pembelajaran bagi publik. Pemahaman masyarakat tentang peran bank sentral semakin meningkat melalui pemberitaan yang mendetail, yang berkontribusi pada literasi keuangan nasional secara lebih luas.
Akhirnya, kualitas uji kelayakan hari ini akan menentukan kredibilitas BI di mata internasional. Deputi Gubernur yang kompeten akan mengirim sinyal positif bahwa Indonesia memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan.